Gubernur Yulius Selvanus Kawal APBD 2025, Keuangan Daerah Sulut Stabil dan Sehat

Manado – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan daerah. Hal tersebut tercermin melalui keikutsertaannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, melalui Zoom Meeting, Rabu (24/12/2025).

Rakor nasional ini menjadi forum penting dalam memastikan realisasi pendapatan dan belanja daerah berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru). Gubernur Yulius secara aktif mengawal pelaksanaan APBD agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja, terutama yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penundaan program maupun penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi nasional, realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini berada dalam kondisi on track dan masuk zona hijau. Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang stabil, sehat, dan terukur di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Selain itu, ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sulut dilaporkan sangat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025. Posisi kas daerah yang berada pada level ideal—tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan—menjadi jaminan kelancaran pelaksanaan program dan pelayanan publik hingga akhir tahun.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa disiplin fiskal, percepatan belanja produktif, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran akan terus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ia memastikan APBD Tahun 2025 benar-benar diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.