Gubernur Yulius Selvanus Redam Keresahan Warga: Pajak Kendaraan Tak Naik, Justru Dipangkas

Manado – Di tengah kegelisahan masyarakat soal kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE (YSK) tampil mengambil langkah berani dan menenangkan.

Melalui akun media sosial resminya, Gubernur Yulius menjawab langsung keluhan publik dengan mengumumkan kebijakan pajak yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Alih-alih menaikkan beban, Gubernur Yulius justru memangkas pajak kendaraan dan memperluas kemudahan, sebagai bentuk nyata komitmennya menjaga daya beli dan mobilitas warga Sulawesi Utara.

“Tidak ada kenaikan pajak kendaraan di Sulut. Yang ada justru keringanan,” tegas Gubernur Yulius, Rabu (7/1).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam tiga langkah konkret Pengelolaan PKB Tahun 2026, yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pertama, potongan 25 persen pada pokok Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini memastikan bahwa mulai 2026, pemilik kendaraan bermotor di Sulawesi Utara tidak dibebani kenaikan pajak sedikit pun, bahkan mendapatkan keringanan signifikan.

Kedua, pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan yang adil dan manusiawi, memberi ruang bagi masyarakat tanpa tekanan pajak berlapis, sekaligus menciptakan iklim kepatuhan pajak yang lebih sehat.

Ketiga, pembebasan pokok PKB selama satu tahun penuh bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi administrasi ke Sulawesi Utara. Gubernur Yulius mengajak pemilik kendaraan luar daerah untuk segera mengurus pindah administrasi di seluruh Kantor Samsat se-Sulut, demi tertib administrasi dan optimalisasi pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat.

Kebijakan ini dinilai bukan sekadar insentif fiskal, melainkan pesan moral kepemimpinan: pemerintah hadir untuk melindungi rakyatnya, terutama di tengah tantangan ekonomi dan tingginya biaya hidup.

Respons publik pun mengalir positif. Banyak warga menilai langkah Gubernur Yulius sebagai bukti kepemimpinan yang mendengar suara rakyat, bergerak cepat, dan mengambil keputusan berani.

Dengan kebijakan ini, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan arah pembangunan Sulawesi Utara yang berpijak pada empati, keadilan, dan kesejahteraan bersama—sebuah kepemimpinan yang tidak sekadar mengatur, tetapi juga merasakan apa yang dirasakan rakyatnya.