Kadis Dukcapil KB Sulut Wakili Gubernur pada Peluncuran Program Nasional bagi Warga Keturunan Filipina di Bitung

Bitung – Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara mewakili Gubernur Sulawesi Utara menghadiri kegiatan Peluncuran Desk Koordinasi Warga Keturunan Filipina (Persons of Filipino Descent/PFDs) yang dirangkaikan dengan peluncuran sejumlah program strategis nasional, bertempat di Pantai Mayat, Kota Bitung.

Kegiatan ini menegaskan kehadiran negara dan pemerintah daerah, baik pusat maupun daerah, dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak sipil, serta penataan administrasi kependudukan dan keimigrasian bagi warga keturunan Filipina yang telah lama bermukim di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan tersebut diluncurkan Langkah Efektif Nasional Transformasi Tata Kelola Resolusi Administratif (LENTERA), Registered Filipino Nationals (RFNs), serta pemberian izin tinggal dengan biaya Rp0 bagi warga keturunan Filipina yang telah terdaftar dalam RFNs. Selain itu, dilakukan penetapan subjek penegasan status kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap 24 orang, serta penyerahan dokumen kependudukan berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal kepada 4 orang RFNs yang telah memperoleh izin tinggal terbatas.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur pemerintah pusat, antara lain Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, R. Andika Dwi Prasetya, Bc.IP., S.Pd, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Dr. I Nyoman Gede Sura Mataram, S.H., M.H., Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Arief Munandar, S.H., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.

Dari unsur pemerintah daerah, turut hadir Wali Kota Bitung atau yang mewakili, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Bitung, serta perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

Melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi warga keturunan Filipina di wilayah perbatasan.